Banyak ragam pemaknaan sila keempat Pancasila. Sukarno memaknai sebagai demokrasi terpimpin, Suharto sebagai demokrasi Pancasila, paska reformasi, demokrasi liberal.
Tulisan berikut akan mencoba menarasikan dari sudut pandang yang digali dari bunyi teks Pancasila sendiri, “Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
Kata “Kerakyatan” semakna dengan demokrasi, pemerintahan oleh rakyat. Sementara “hikmat” memberi batasan makna demokrasi, menjadi “demokrasi hikmad”, artinya demokrasi yang dipimpin oleh hikmat.
Kata “hikmat”, bukanlah asli bahasa Indonesia, melainkan serapan dari bahasa Arab Hikmah (الحكمة). Kita akan coba merujuk pada tradisi metafisika Islam. Lalu kita dikaitkan dengan sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sukarno menjelaskan dengan istilah menjadi “insan kamil”, sesuai dengan pidatonya.
Demokrasi
Sebenarnya tidak ada kata “demokrasi” dalam konstitusi Indonesia secara eksplisit. Kecuali kata “demokratis” yang menunjukan sifat, Pasal 18 ayat 4, “Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”.
Secara implisit yang bisa mengukuhkan pengertian demokrasi di Indonesia adalah bentuk “Republik” Indonesia (Pasal 1 ayat 1), pembukaan UUD alinia empat, pasal 1 ayat 2 dan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila bisa memberikan karakter dan batasan demokrasi di Indonesia. “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.
Kata “hikmat” bisa menjadi modal pembatas dan pengarah demokrasi di Indonesia. Demokrasi dari, oleh, untuk rakyat diasumsikan dipimpin oleh hikmat, bukan lautan masa yang diasumsikan equal dalam pemikiran, kapasitas modal sosial, akses kekuasaan dan ekonomi, overlapping dan arbitrer. Hikmat mengandaikan superioritas pengetahuan secara hirarkis, multisiplitas pengetahuan yang diarahkan oleh sains yang lebih tinggi.
Asal usul Hikmat
Kata hikmat melekat kuat dalam tradisi Metafisika Barat dan Islam. Menjadi modal berharga, akan tetapi sayangnya kurang mendapat perhatian dari banyak kalangan. Justru kata “gotong royong” lebih menarik dibanding dengan kata hikmat, seolah “gotong royong” menjadi satu-satunya dasar dan sumur kebenaran geneologi historis manusia sosial asli Indonesia. Sementara dengan adanya amandemen UUD 2002, hakekat manusia Indonesia yang diwaliki konsep rakyat dalam lautan kedaulatan rakyak menjadi lepas landas, tanpa wakil, tenggelam dalam mantra konstitusi [1].
Kata hikmat atau cinta kebijakan (wisdom) adalah tujuan berfilsafat, artinya memiliki pengetahuan kebijakan. Filsafat (Indonesia) asli dari akar kata Latin φιλοσοφία, philosophia, philosophos (Greek), philo- “loving” ( philo-) + sophia “knowledge, wisdom,” atau dari kata sophis “wise”, lover of wisdom, love of knowledge, kebenaran (truth), penyelidikan secara sistematis (systematic investigation). Hikmat diasumsikan manusia dapat menjangkau, mengenali dan mengalami kebenaran (truth).
Menurut Aristoteles, tujuan belajar Filsafat adalah menjadi bijaksana, dan bijaksana (wisdom) artinya memiliki dan menyadari secara penuh akan pengetahuan tentang Prinsip-Prinsip segala sesuatu dan Sebab Pertama [2]. Pengetahuan jenis ini lebih bijaksana dibandingkan pengalaman (akibat) [3]. Orang yang sampai pada pengenalan pengetahuan jenis ini berarti akan mudah mengenali dan mendeteksi pengetahuan yang lain yang lebih rendah, karena karakter pengetahuan ini adalah pengetahuan alamiah setiap manusia, induk dari segala pengetahuan.
“Kami telah mengatakan pada bagian Etika, apa perbedaan antara seni, sains dan fakultas sejenis lainnya; tetapi inti dari pembahasan kita saat ini adalah ini, bahwa semua orang mengira apa yang disebut Kebijaksanaan (Wisdom) berkenaan dengan penyebab pertama (the first causes) dan prinsip-prinsip (asas-asas) segala sesuatu; sehingga, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, orang yang berpengalaman dianggap lebih bijaksana daripada pemilik persepsi indra apa pun, seniman lebih bijaksana daripada orang yang memiliki banyak pengalaman, pekerja ahli lebih bijaksana daripada mekanik, dan jenis pengetahuan teoritis merupakan Kebijakan yang lebih alamiah daripada pekerjaan produktif. Jelaslah, Kebijakan adalah pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan sebab.”
Ciri-ciri Pengetahuan Bijaksana (Prinsip-Prisip Segala Sesuatu dan Sebab Pertama) sehingga orang bisa dikatakan orang bijak (The Wise Man) menurut Aristoteles;
- Jenis sains tentang segala sesuatu adalah sains yang paling alamiah
- Lebih superior dan lebih tinggi dibanding sains lainya
- Memiliki prinsip yang lebih sedikit dan pasti di banding prinsip sains lain
- Paling otoritatif
- Lebih bisa diketahui
- Sains yang lain menjadi subordinat
- Tidak bisa diperintah tapi memerintah (instruktif) pada sains lainya
Menjadi bijak, artinya memiliki kekuatan pengetahuan kontemplasi mengembalikan tabiatnya segala sesuatu yang bersifat universal kepada sebab dan prinsip pertama. Inilah pengetahuan yang menurut Aristoteles bisa menvalidasi ilmu-ilmu yang lain, seluruh pengetahuan ada pada pengetahuan segala sesuatu. Pengetahuan tentang prinsip pertama dan sebab pertama.
Termasuk pengetahuan demokrasi yang menjadi disiplin ilmu tentang politik. Suatu pengetahuan pengaturan masyarakat yang secara alamiah akibat desakan berkembangnya kebutuhan dan harapan masyarakat terjadinya ketertiban (order) dan menghindari keos, dimulai dari unit terkecil masyarakat (keluarga) hingga membentuk pemerintahan kota (polis). Pengetahuan (ilmu) politik haruslah dikembalikan pada dasar dan menginduk pada awal pengetahuan (metafisika). Masyarakat politik yang diatur oleh pengetahuan yang fokus pada prinsip segala sesuatu dan sebab awal, sehingga semua warga menjadi bijak.
Namun Metafisika di Barat kemudian berkembang menjadi disiplin ilmu, menjadi cabang dari filsafat. Akibatnya politik pun cabang dari cabang. Sementara dalam tradisi Islam, Metafisika atau Filsafat Pertama tetap menjadi inti dari filsafat itu sendiri. Prime mover Aristoteles menjadi wajibul wujud atau wujud mutlak. Sementara semua gerak dalam contingent being (wujud mumkin) menjadi musnah dan tidak abadi.
Kira-kira seribu tahun lebih setelah Aristoteles, buku Aristoteles, “Metafisika” direspon di dunia Islam oleh para filsuf muslim. Filsafat dalam tradisi Islam, meski pada periode akhir mengalami ekpansi untuk merespon isu-isu kontemporer, akan tetapi hingga saat ini masih setia dengan pengertian klasik sebagaimana yang digagas Plato dan Aristoteles.
Inti Filsafat maksudnya adalah ilmu universal tentang keberadaan, Filsafat Pertama yaitu Metafisika atau Ontologi. Sebagaimana di definisikan Al-Kindi, Ibnu Sina dan Tabatabai, Filsafat dipadankan dengan kata Hikmah (الحكمة). Inilah emergence of political science dalam Islam, atau sifat alamiah (nature) garis edar pengetahuan politik melingkari dan menjadi bagian dan menginduk pada pengetahuan segala sesuatu, yakni “nature”nya segala sesuatu merembes ke pengetahuan politik, menjadi manifestasi dari kekuasaan (will) Tuhan Yang Maha dari Segala Sesuatu yang mengarahkan dan membatasi tindak kebebasan manusia agar terarah pada sumber awal dan akhir kebijakan, yakni kebenaran (truth), menjadi “being” itu sendiri.
Al-Kindi (801–873 AD) yang hidup pada masa khalifah Abasiyah mendefiniskan, yang dimaksud Filsafat adalah Metafisika, disebut sebagai Filsafat Pertama. Menurut Al-Kindi, seorang filsuf bekerja untuk mendapatkan kebenaran ini, kegiatan filsuf bukanlah sebuah kegiatan tanpa akhir.
Menemukan pengetahuan politik yang benar artinya menemukan penyebab pertama, menjadi kunci menemukan kebenaran. Memahami politik hingga menjadi niscaya.
“Kita tidak akan mendapatkan kebenaran tanpa menemukan penyebab eksistensi dan kontinuitas segala sesuatu (kebenaran tunggal) yang eksis secara niscaya dan yang menyebabkan segala sesuatau eksis”.
Ibnu Sina membaca Metafisika Aristoteles hingga empat puluh kali akhirnya lebih tegas mendefinisikanya dalam Al-Syifa,
“Anda pernah mendengar bahwa ada filsafat dalam arti sesungguhnya, adalah filsafat pertama; dan filsafat ini memberikan validasi kepada prinsip-prinsip ilmu lainnya; dan itu, pada kenyataannya, adalah kebijaksanaan. Anda juga pernah mendengar, pada suatu waktu, bahwa kebijaksanaan adalah pengetahuan terbaik dari objek pengetahuan terbaik; di sisi lain, pengetahuan itu adalah yang paling benar dan sempurna; dan, di sisi lain, Filsafat Pertama adalah pengetahuan tentang penyebab pertama dari segala sesuatu.”.
Seorang mufasir sekaligus filsuf muslim kontemporer Tabatabai, meringkas,
“Metafisika (al-hikmat al-ilahiyyah), secara harfiah berarti ‘kebijaksanaan illahiayah) sebuah disiplin yang membahas “ada sebagaimana ada, being qua being, mawjud qua wujud. Subjeknya berhubungan dengan sifat-sifat esensial dari “being qua being”. Tujuannya adalah untuk mencapai pengetahuan universal tentang realitas dan untuk membedakannya yang ada (real, exist, الموجودا الحقيقية) dari yang tidak benar-benar ada (non exist ,العدم)”
Kegiatan Filsafat paling awal juga disebut Tabatabai, Filsafat Pertama,
“Metafisika juga disebut Filsafat Pertama dan sebuah Pengetahuan Yang Lebih Tinggi (al-‘ilm al-a’la). Subjeknya adalah being qua being dan akhirnya adalah untuk membedakan keberadaan yang ada dari apa yang tidak ada (non eksis), dan untuk mengenali penyebab yang lebih tinggi (al-‘ilal al-‘aliyah) keberadaan, terutama Penyebab Pertama (al-‘illat al-ula), yang mengakhiri seluruh rantai keberadaan, dan yang paling indah Nama dan sifat mulia (atribut luhur); yang di sebut, Allah, yang diagungkan Nama-Nya”.
Tabatabai secara tegas menyebut Metafisika sebagaimana dikatakan Al-Kindi, Filsafat Pertama (الفلسفة الأولى, First Philosophy, the Higher Science (al-‘ilm al-a’la). Memiliki subjek dan tujuan yang tegas dan jelas ;
- Subjeknya adalah ada sebagaimana adanya (being qua being)
- Memiliki tujuan untuk membedakan yang real dan yang tidak real
- Untuk mengenali sebab yang lebih tinggi (the higher causes/ al-‘ilal al-‘aliyah) dari eksistensi, khususnya sebab pertama (the First Cause / al-‘illat al-ula), yang mengakiri seluruh keberadaan eksistensi (sifat-sifat Tuhan paling agung dan mendalam).
Kembali pada demokrasi atau pemerintah rakyat. Demokrasi yang menjadi subjek ilmu politik yang fokus pada power dan kedaulatan dengan demikian bagian dari Filsafat Pertama. Mengisi pengetahuan politik (political sovereignty) rakyat dengan Filsafat Pertama, dan menjadikan ilmu dan praktek politik bagian dari Filsafat Kedua.
Pada intinya, pengetahuan manusia pada saat mengatur urusan antar manusia seyogyanya di isi dengan pengetahuan tentang sebab dan prinsip pertama. Sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa” memberi legalitas penuh untuk mengevaluasi, menafsirkan dan mengisi konten pengetahuan demokrasi (sila keempat) dengan mengembalikan pada pengetahuan sebab pertama, niscaya dan pada prinsip-prinsip universal. Bukan pada pengetahuan akibat (pengalaman) geneologi historis manusia asli Indonesia.
Tuhan menjadi prime mover secara real, memiliki legitimasi secara de facto dan de jure, manusia berekpresi sebebas bebasnya dalam bingkai keterarahan pemenuhan potensi secara maksimal agar semua orang yang berdemokrasi menjadi bijak, terbebas dari kerangkeng pengetahuan sensasional (empiris dan positifis), menjadi awas luar dan dalam, memiliki pengetahuan segala sesuatu, fokus pada sangkan paraning dumadi, mengikuti arahan pengetahuan mabda dan maad (awal dan akhir). Singkatnya tujuan dari pesta pora demokrasi adalah memiliki dan mengalami sila pertama, tunduk dan patuh serta bertransformasi dari pengetahuan the many menuju pengetahuan the one.
